4 Hal Penting Tentang Izin Kerja Ekspatriat Di Indonesia

Apa yang Perlu Anda Ketahui Tentang Izin Kerja Ekspatriat Di Indonesia?

Pasal 1 (13) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mendefinisikan Tenaga Kerja Asing (“Orang Asing”) sebagai pemegang visa warga negara asing yang datang ke Indonesia dengan maksud untuk bekerja di wilayah Indonesia. Ekspatriat adalah tenaga kerja asing yang tinggal di luar negara asalnya dan menetap di luar negeri, misalnya di Indonesia. Majikan yang ingin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing untuk bekerja dengan mereka di Indonesia harus memastikan bahwa Tenaga Kerja Asing telah memperoleh satu set lengkap Izin Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana ditetapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia.

Dalam artikel ini, kami akan menguraikan 4 (empat) hal penting yang harus diketahui dan dipahami oleh semua Pengusaha yang mempekerjakan dan/atau dalam proses perekrutan Ekspatriat:

1. Siapa yang dapat menjadi Sponsor Visa Kerja?

Hanya entitas berikut yang diperbolehkan menjadi sponsor bagi Ekspatriat di Indonesia:

• Instansi Pemerintah, Badan Internasional, Perwakilan Negara Asing;
• Kantor Perwakilan kamar asing, perusahaan asing, atau berita asing;
• Perusahaan Penanaman Modal Asing (Penanaman Modal Asing atau PMA);
• Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar pada instansi yang berwenang di Indonesia (yaitu Kantor Perwakilan Asing);
• Lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan budaya; dan
• Jasa bisnis penyelenggara hiburan (impresariat).

Badan yang berbentuk persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, persekutuan usaha, dan orang perseorangan dilarang mempekerjakan dan/atau menjadi sponsor bagi Tenaga Kerja Asing kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban Pembayaran DKP-TKA untuk Pemberi Kerja/Sponsor

Pemberi kerja atau sponsor wajib membayar Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (“DKP-TKA”) sebesar USD 100 / bulan (USD 1200 / tahun) untuk setiap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan untuk bekerja di Indonesia. DKP-TKA dibayar lunas pada awal prosedur permohonan Izin Kerja dalam mata uang Rupiah (IDR), untuk masa kerja yang telah disetujui oleh Menteri Tenaga Kerja.

Pemberi kerja atau sponsor berikut tidak wajib membayar DKP-TKA:

• Instansi/Lembaga Pemerintah;
• Badan Internasional (misalnya WHO, ILO, UNICEF, dll.);
• Perwakilan Negara Asing;
• Institusi sosial; dan
• Lembaga Keagamaan.

2. Posisi Terlarang untuk Ekspatriat

Berikut ini adalah alasan mengapa Ekspatriat bekerja di Indonesia:

• Sebagai Pemilik perusahaan sponsor (Investor/Pemegang Saham) dan/atau bertindak sebagai anggota Dewan Eksekutif di perusahaan (yaitu: Direktur Utama/Direktur);
• Sebagai Ahli pada keterampilan tertentu, untuk transfer ilmu kepada masyarakat Indonesia.

Mohon diperhatikan bahwa Hukum Indonesia mengatur bahwa Ekspatriat tidak diperbolehkan untuk memegang posisi tertentu di Indonesia. Jabatan yang dilarang tersebut kebanyakan berada di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), seperti Direktur Personalia, Manajer Sumber Daya Manusia, dan Supervisor terkait HRD. Daftar lengkap posisi terlarang bagi tenaga kerja asing diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 40 Tahun 2012 (“Keputusan Tenaga Kerja No. 40/2012”).
If you have any type of concerns pertaining to where and the best ways to make use of http://206.189.85.254/Gacorbola/, you can contact us at our own web site.

More about kerja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *